Article

Hak Istirahat Panjang Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan, “Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”. Perubahan berdasarkan Putusan MK terkait […]

Pernahkah kalian mengalami permasalahan pencairan polis asuransi yang mengurangi nilai manfaat bahkan sampai membatalkan polis dengan alasan pemegang polis tidak memberikan informasi yang sebenarnya? Ternyata Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terkait pembatalan polis tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.   Kronologi Perkara Perkara ini diajukan oleh Maribati Duha, seorang peternak yang merasa hak konstitusionalnya

Pengantar Prinsip Pelindungan Data Pribadi Setalah memahami landasan pelindungan data pribadi dalam UUD 1945 dan pengertian data pribadi, kini kita akan membahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Pemahaman ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi ini menjadi fondasi penting dalam mengatur

Jika sebuah klub atau federasi mau rekrut pelatih asing tentunya ada aturan yang harus dipenuhi. Nggak bisa asal kontrak terus langsung pegang tim, lho! Di era globalisasi, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di berbagai sektor sering jadi perbincangan hangat. TKA dianggap mampu membawa keterampilan dan pengalaman baru yang nggak cuma meningkatkan daya saing, tapi juga

Berdasarkan RUU KUHAP, penyidikan dipahami sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Konsep ini tidak sepenuhnya baru karena KUHAP yang berlaku saat ini juga mengatur mengenai penyidikan. Namun, apabila diteliti lebih lanjut, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang menunjukkan adanya pembaruan paradigma dalam RUU

Ketentuan mengenai penyitaan dalam RUU KUHAP diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 123. Terdapat beberapa hal baru atau diatur berbeda terkaitpenyitaan dalam RUU KUHAP tersebut,di antaranya sebagai berikut: No. RUU KUHAP versi Maret 2025 KUHAP Komentar 1. Benda sitaan dapat disimpan pada: a. rumah penyimpanan benda sitaan negara b. tempat yang disediakan oleh Penyidik